C. A. Schnitzler Residen Mojokerto Pertama dan Terakhir 1928-1931

Gambar Carel Arthur Schnitzler Tahun 1926

(Sumber: https://research.rkd.nl)

Bestuurshervorming atau Perubahan Susunan Pemerintahan

Reformasi birokrasi telah dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tuntutan yang disuarakan kaum liberal sejak pertengahan abad ke-19. Atas dasar pemerintah pusat tidak tahu kebutuhan di daerah.

Para pejabat Eropa di tingkat bawah yang paling tahu keadaan pemerintahan di daerah. Termasuk para pengusaha Eropa yang ada di daerah. Karena itu, kaum liberal menyuarakan pentingnya reformasi birokrasi. Istilah reformasi birokrasi dalam tata pemerintahan kolonial sering disebut bestuurshervorming.

Pertarungan politik antara kaum liberal melawan kaum konservatif berlangsung di parlemen Belanda. Kaum liberal mewakili golongan kapitalis, sedangkan kaum konservatif mewakili pendukung kebijakan kolonial. Namun demikian, kedua kelompok itu pada dasarnya sama terkait dengan politik kolonial, tulis R. P. Soejono dan R. Z Leirissa (2010: 16) dalam buku yang dieditorinya berjudul Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda (Edisi Pemutakhiran).

Salah satu hasil pertarungan politik di parlemen Belanda yaitu munculnya ide tentang desentralisasi. Diterapkan sejak awal abad ke-20. Secara resmi dimulai saat dikeluarkannya Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlandsch Indie, atau sering disingkat Decentralisatie Wet 1903.

Undang-Undang Desentralisasi diharapkan mengurangi kekuasaan pusat di negeri Belanda atas daerah jajahan Hindia Belanda. Termasuk mengurangi kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam mengatur pemerintahan di daerah.

Berdirinya Kota Mojokerto merupakan bagian dari usaha melakukan desentralisasi. Dengan dibentuknya gemeenteraad atau Dewan Kota Mojokerto melalui Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda 20 Juni 1918 No. 45. Keputusan tersebut dimuat dalam Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 324 Tahun 1918. Dalam perkembangannya, pada pemerintahan kabupaten muncul regentschapraad, atau Dewan Kabupaten. Sedangkan di tingkat provinsi muncul provincialeraad, atau Dewan Propinsi.

Karesidenan Mojokerto dan C. A. Schnitzler 1928-1931

Besluit atau Keputusan Pembentukan Karesidenan Mojokerto Tahun 1928

(Sumber: Staatsblad van Nederlandsch-Indie, Tahun 1928 No. 145)

Upaya pemerintah kolonial untuk melakukan desentralisasi masih terus digulirkan. Bahkan kemudian melakukan pemekaran karesidenan dan membentuk provinsi.

Pemekaran wilayah terkait desentralisasi tidak mudah. Karena tingkat kompleksitas desentralisasi cukup tinggi, maka desentralisasi harus dimulai dari karesidenan. Tiap-tiap karesidenan yang berformat lebih besar dan harus diperbesar kemandiriannya, tulis Soetandyo Wignjosoebroto (2008: 82) dalam bukunya berjudul Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940).

Karesidenan Surabaya merupakan salah satu wilayah karesidenan yang tidak luput dari pemekaran. Dengan dibentuknya karesidenan baru, yakni Karesidenan Mojokerto. Pembentukan Karesidenan Mojokerto melalui Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda 19 Mei 1928 No. 1x, tentang perubahan tata pemerintahan di Jawa Timur. Dimuat dalam Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 145 Tahun 1928.

Karesidenan Mojokerto membawahi 1 afdeling dan 2 kabupaten, terdiri dari afdeling Mojokerto, serta Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Meskipun 1 afdeling, untuk jabatan asisten residen dijabat oleh 4 pejabat, yang terdiri dari 2 pejabat asisten residen di Mojokerto dan 2 di Jombang. Pejabat yang diangkat sebagai residen adalah C. A. Schnitzler. Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Residen Mojokerto. Informasi tentang rencana pengangkatannya dimuat dalam surat kabar Algemeen Handelsblad, 01 Juni 1928. Ia mulai menjabat Residen Mojokerto sejak 01 Juli 1928. Seperti dimuat dalam buku Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1929, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalia (1929: 324).

Sebelum menjabat sebagai Asisten Residen dan Residen Mojokerto, Schnitzler memulai karir dari bawah. Dalam surat kabar Algemeen Handelsblad, 11 Desember 1931 disebutkan ia lahir pada 19 Mei 1886 di Nijmegen, Belanda. Pernah belajar di HBS, Handels Hochschule di Keulen, Leidsche Universiteit, dan Bestuursacademie. Lulus ujian Indologi untuk Dinas Administrasi Hindia. Pada tahun 1907 dikirim ke Hindia Belanda dan ditempatkan di Sumatera. Bulan Juli 1908 diangkat sebagai aspiran kontrolir di Blora. April 1910 diangkat sebagai kontrolir di Bojonegoro. Pada 1913 diangkat sebagai kontrolir Batavia. Kemudian pada tahun 1915 melanjutkan belajar di Bestuursacademie, Den Haag. Tahun 1918 kembali ke Hindia Belanda, bekerja di daerah Solo untuk melakukan reorganisasi pertanian. Hingga, pada 23 Juni 1927 diangkat sebagai Asisten Residen Mojokerto. Sebelumnya juga sempat menjabat sebagai Asisten Residen Magelang.

Pada saat C. A. Schnitzler menjabat sebagai Residen Mojokerto (1928-1931), ia sempat meresmikan bangunan baru Museum Trowulan. Rencananya akan diresmikan pada hari Jumat 22 Mei 1931. Dengan suatu upacara peresmian, tulis surat kabar Soerabaiasch Handelsblad, 20 Mei 1931.

Surat kabar Soerabaiasch Handelsblad, 22 Mei 1931 juga memberitakan saat peresmiannya. Di mana, tuan Schnitzler yang memberikan kata sambutan. Dalam pembukaan sambutannya, ia berterima kasih atas dibangunnya museum dan sekaligus meminta maaf karena inspektur Oudheidkundigen Dienst (Dinas Purbakala) yang tidak dapat hadir. Ia mengatakan bahwa Museum Trowulan menyimpan kurang lebih 40.000 terakota, keramik, dan benda peninggalan sejarah yang ukurannya kecil. Sambutan penutupnya ia sampaikan rasa terima kasih kepada Maclaine Pont, yang kemudian diikuti tepuk tangan meriah. Kemudian Nyonya Schnitzler yang melanjutkan pembukaan museum dengan memotong tali yang dibentangkan di depan gerbang masuk museum. Peresmian itu dihadiri oleh pejabat Eropa dan pribumi di Mojokerto, Bupati Mojokerto R. A. A. Kromo Adinegoro (menjabat tahun 1916-1933), Konsul Jerman di Surabaya Dr. J. Schulze, dan B. de Vistarini dari Surabaya.

Beberapa bulan berikutnya, Karesidenan Mojokerto dihapus oleh pemerintah kolonial. Kembali menjadi bagian dari Karesidenan Surabaya. Hal itu dimuat dalam Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda 15 Oktober 1931 No. 18, tentang daerah administrasi baru di Provinsi Jawa Timur. Mulai berlaku pada 01 November 1931. Keputusan tersebut termuat dalam Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 427 Tahun 1931.

C. A. Schnitzler kemudian diangkat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia mulai menjabat pada 15 Desember 1931, seperti tertulis dalam buku Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1932, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalia (1932: 342).

Karikatur dan Foto C. A. Schnitzler Sekitar tahun 1933-1934 Saat Menjabat Gubernur Jawa Barat

(Sumber: Het Nieuws Van Den Dag Door Nederlandsch-Indie, 24 November 1933 dan De Telegraaf, 18 September 1934)

Menuju Hutan Angker: Transmigrasi di Era Kolonial

Pembukaan Hutan Untuk Lahan Persawahan Transmigran di Lampung

(Sumber: Haagsche Courant, 25 Februari 1938)

Membincangkan masa lalu tidak akan pernah ada kata final. Ia bisa menjadi cerita yang sangat liar (seperti halnya imajinasi). Namun akan selesai ketika menggunakan cara berpikirnya Dokter Baek Beom, dalam drama Korea berjudul “Partners for Justice”. Tentang seorang dokter forensik yang mengungkap peristiwa kejahatan berdasarkan bukti ilmiah.

Seperti halnya sejarah yang seharusnya menempatkan bukti pada posisi terhormat. Bahwa terkadang apa yang kita lakukan hari ini, ternyata sudah dilakukan orang di masa lalu. Artinya sangat mungkin tidak ada sesuatu yang baru. Walaupun manusia dengan mudah melakukan penyangkalan. Kisah tentang transmigrasi bukan hal baru, tetapi sudah dilakukan sejak era Hindia Belanda.

Dalam buku tulisan Muriel Charras berjudul Dari Hutan Angker Hingga Tumbuhan Dewata, Transmigrasi di Indonesia: Orang Bali di Sulawesi, menyebutkan program transmigrasi sudah dimulai sejak tahun 1905. Dengan pengeluaran biaya dari Pemerintah Hindia Belanda yang sekecil-kecilnya. Program ini disebut dengan istilah kolonisasi (1997: 1-3). Dalam sumber kolonial yang sezaman sering disebut kolonisatie atau kolonisatieproof. Lembaga yang mengurusi masalah transmigrasi ialah Central Commisie voor Emmigratie en Kolonisatie van Inheemsen.

Transmigran Jawa dari Blitar di Pelabuhan Tanjung Priok

(Sumber: Soerabaijasch Handelsblad, 30 Januari 1939)

Awal mula program transmigrasi untuk menangani masalah kelaparan di Pulau Jawa. Selain itu dianggap sebagai upaya preventif menangani masalah tersebut.

Sumber lain menyebutkan awal mula program terkait laporan kontrolir H.E.B. Schmalhausen tahun 1889, tentang perlunya menekan jumlah penduduk di Pulau Jawa, serta memenuhi tenaga kerja di areal perkebunan di luar Pulau Jawa. Karenanya pada tahun 1903, Gubernur Jenderal Willem Rooseboom (1899-1904) membuat persiapan pelaksanaan program tersebut melalui suatu kajian atau penelitian. Pelaksanaan kebijakan baru dilakukan tahun 1905 di bawah Gubernur Jenderal Johannes Benedictus Heutsz (1904-1909), tulis Sudarno dalam disertasinya berjudul Kolonisasi sebagai Politik Kolonialisasi Belanda di Indonesia 1905-1940 (2018: 5).

Dalam sejarah transmigrasi di era Hindia Belanda, di bagi menjadi tiga fase. Fase pertama tahun 1905-1911. Fase kedua tahun 1912-1931, dan fase ketiga tahun 1932-1941. Menurut M. Amral Sjamsu dalam bukunya berjudul Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi 1905-1955 (1960: 106-118), menyebutkan ketiganya memiliki perbedaan sistem, yakni sistem cuma-cuma (1905-1911), sistem pinjam (1912-1931), dan sistem bawon (1932-1941).

Penduduk Desa Banjarsari Berangkat Menuju Lampung

(Sumber: De Locomotief, 30 Januari 1939)

Pada akhir tahun 1930-an, salah satu daerah di Jawa Timur, yakni Blitar menjadi daerah yang penduduknya dikirim transmigrasi. Menariknya diberitakan surat kabar Bataviaasch Nieusblad, 28 Januari 1939 bahwa saat itu ada sekitar 2.000 transmigran yang diberangkatkan melalui Pelabuban Tanjung Priok. Sebanyak 490 penduduk tersebut berasal dari Distrik Lodoyo, Blitar. Berasal dalam 112 keluarga yang terdiri dari 297 orang dewasa, 118 anak-anak, dan 75 bayi.

Penduduk tersebut sebagian besar dari wilayah sebelah selatan Sungai Brantas. Penduduknya serba kekurangan dan hidup dalam kemiskinan. Di antaranya dari Desa Banjarsari, Distrik Lodoyo, Blitar. Lebih lanjut surat kabar De Locomotief, 30 Januari 1939 mengabarkan keadaan mereka saat berangkat. Membawa barang-barang, koper, bungkusan kecil, ayam dan unggas lainnya.

Mereka diangkut dengan kereta api dari Blitar. Secara khusus didampingi oleh Wedono Lodoyo, Raden Moetojo Kartodirdjo hingga menuju Sukadana, Lampung. Rencananya sesampai di tempat pemukiman baru, Wedono Lodoyo akan kembali ke Blitar, tulis surat kabar Bataviaasch Nieusblad, 28 Januari 1939.

Saluran Irigasi di Pemukiman Transmigran Gedongtataan Lampung

(Sumber: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 9 Mei 1938)

KUASA KOLONIAL KARENA EMAS DAN KOPI DI BOLANGO

Peta Wilayah Bolaang Uki Tahun 1894

(Sumber: https://digitalcollections.universiteitleiden.nl)

Sejak kehadiran bangsa-bangsa Eropa, banyak kerajaan yang tunduk. Melalui beragam kontrak politik. Sebelum kehadirannya, Nusantara terdiri dari banyak kerajaan. Orang-orang Eropa menyebutnya sebagai negeri para raja. Saking banyaknya penguasa. Salah satunya adalah Kerajaan Bolango.

Bolango atau Bulango merupakan nama sukunya. Pada mulanya berada di daerah Tapa. Masuk dalam Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kemudian, pindah ke daerah Molibagu. Masuk dalam Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam buku karangan Hasanuddin, Pitres Sombowadile, Rusli Manorek, dan Fendy Parengkuan, berjudul Kerajaan Bolango: Dari Tapa Ke Bolaang Uki (Suatu Tinjauan Sejarah Sosial), perpindahan terjadi dalam beberapa tahap. Dimulai pada awal abad ke-19, yakni antara tahun 1820-an sampai 1862. Perpindahan itu dilatarbelakangi faktor sosial, teritorial, ekonomi, dan politik (2013: 1-4).

Dilarang Migrasi Karena Emas

Dikutip dari laporan J.G.F. Riedel tahun 1870, Het Land-schappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Katinggola of Andagile, menyebutkan bahwa etnis Bolango adalah suku yang suka bermigrasi (David Henley, 2005: 183).

Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) sudah menjejakkan kaki di Gorontalo. Keberadaan VOC di suatu tempat tentu ada maksud dan tujuan. Kepentingan ekonomi pastinya. Dan tak mungkin bisa dielakkan. Kabar yang diketahui tentang tambang emas. Dengan kualitas emas yang sangat baik.

Aktivitas Pertambangan Emas di Bolaang Mongondow Sejak Zaman Kolonial

(Sumber: https://mediatotabuan.co)

Menurut Harto Juwono dan Yosephine Hutagalung (2005), dalam buku berjudul Limo Lo Pohalaa Sejarah Kerajaan Gorontalo, dikatakan Kapten Elias van Stade mendapat informasi tambang emas dari pedagang Cina, bernama Lin Tin Ko. Tambang emas ini berada di daerah pegunungan. Berada di antara perbatasan Gorontalo dengan Kaidipang. Sejak tanggal 8 Desember 1728, banyak penduduk yang bermigrasi ke tempat tersebut (hlm. 124-125).

Tambang emas itu menarik perhatian VOC. Lalu mencari cara untuk menjamin pasokan emas dari Gorontalo. Dengan cara melarang orang-orang Cina, dan pribumi mendekati tambang emas.

Maka dikeluarkanlah kebijakan larangan ke pertambangan emas. Pada tanggal 31 Januari 1729, yang dikeluarkan oleh Gubernur Ternate. Raja Bolango pun diberitahu oleh utusan VOC. Agar mencegah penduduknya pindah dan membuka pemukiman di sepanjang Sungai Gorontalo. Di sisi lain, memerintahkan penduduk Bolango untuk melakukan penggalian emas. Serta, wajib menyetorkan emas kepada VOC. Dengan imbalan akan dilindungi dari serangan kerajaan lain, tulis Juwono dan Hutagalung (2005: 125-128).

Jatuhnya VOC dan digantikan Pemerintah Hindia Belanda, justru berakibat langsung pada Kerajaan Bolango. Basri Amin dan Hassanudin (2012), dalam bukunya berjudul Gorontalo dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial, menyebutkan pemerintah kolonial berusaha mencampuri urusan kerajaan. Dengan dikeluarkannya Staadsblad No. 28a Tahun 1824, tentang perubahan susunan tatanegara Hindia Belanda (hlm. 70).

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda membuat kecewa. Penguasa dan pembesar Bolango pun menolak diperintah. Mereka bersama rakyat sepakat bermigrasi. Ke daerah yang masuk wilayah Bolaang Mongondow. Menurut keterangan Hi Yamin Husain dan Hamid R (9 Mei 2013), alasan migrasi itu karena tidak mau diatur dan bekerjasama dengan Pemerintah Belanda (Hasanuddin, dkk, 2013: 79).

Perkebunan Kopi di Bolaang Mongondow Masa Kolonial Belanda

(Sumber: https://www.alamy.com)

Kewajiban Menanam Kopi

Bermigrasi bisa saja, tapi tetap tak dapat menghindar. Tetap tak mampu lari dari tekanan politik. Sekalipun penguasa, pembesar, dan penduduk Kerajaan Bolango. Sebab, mereka masih bermigrasi di bumi. Pemerintah kolonial masih begitu dekat.

Berdasarkan susunan wilayah yang baru, Kerajaan Bolango masuk dalam wilayah Karesidenan Manado. Kedudukan gubernur berada di Maluku. Pada awal tahun 1828, Raja Bolango bernama Abdullatif bin Muhammad Saleh Tilahungga Wadipalapa diundang gubernur. Membuat kesepakatan tentang penanaman kopi.

Perjanjian penanaman kopi ditandatangani pada tanggal 9 Januari 1828. Raja Bolango pun memerintahkan penduduknya untuk menanam kopi. Di setiap kampung harus dibuka kebun kopi. Saat itu, tanaman kopi dibudidayakan di lereng-lereng gunung. Bukan di areal persawahan, tulis (Hasanuddin, dkk, 2013: 80).

Kontrak penanaman kopi juga mengatur pemasaran dan harganya. Ditetapkan sebesar f 16 gulden per pikul. Dari Laporan Raja Abdullatif bin Muhammad Saleh Tilahungga Wadipalapa, Koleksi Perpustakaan Nasional, III D, 1/22, disebutkan hasil komoditi kopi dijual petani ke gudang-gudang milik Pemerintah Hindia Belanda.

Kebijakan penanaman kopi tampaknya cukup sukses. Hasil dan keuntungannya dapat mengisi kekosongan kas Negeri Belanda.

F. van Mourik dalam Jamuan Rijsttafel di Trawas Mojokerto

Rijsttafel F. van Mourik Bersama Asisten Wedono Trawas tahun 1921

(Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl)

Di era Hindia Belanda para pejabat dibedakan menjadi dua. Dalam konteks ini merupakan pejabat pemerintahan. Yakni ada pejabat Eropa dan pejabat pribumi. Dalam sumber-sumber kolonial sering disebut Europeesche bestuur atau juga sering disebut Binnenlandsch bestuur, yang terdiri dari pejabat berkebangsaan Eropa. Dan Inlandsche bestuur yakni pejabat pribumi.

Tidak hanya berbeda dalam struktur birokrasinya. Terkadang dalam jamuan makan pun berbeda. Walaupun kursi duduknya terkadang sama, tetapi posisinya jelas berbeda. Seperti terlihat dalam foto F. van Mourik bersama pejabat pribumi di Trawas, Mojokerto. Yang sedang jamuan rijsttafel atau makan nasi bersama. Posisi duduk van Mourik menghadap meja makan panjang sendiri, sedangkan pejabat pribumi saling berhadap-hadapan di meja makan panjang.

Menurut Fadly Rahman, pakar sejarah kuliner dari Universitas Padjadjaran dalam bukunya berjudul Rijsttafel Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942 menyebutkan orang-orang Belanda menyerap kebiasaan masyarakat pribumi, seperti dalam kebiasaan makan. Terlihat dari kebiasaan makan nasi dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga Belanda. Bahkan keturunan totok (asli) dan indo terbawa dalam siklus kehidupan orang tua mereka yang lebih condong kepada kehidupan pribumi (2011: 37).

Bukan hanya anak-anak muda pribumi yang menyerap budaya Eropa. Namun orang-orang Eropa pun menyerap budaya pribumi. Suatu kebiasaan budaya yang jarang sekali mendapat tempat dalam penulisan dan pembahasan sejarah.

Saat jamuan rijsttafel tahun 1921 di Trawas, Mojokerto, van Mourik menjabat sebagai Adspirant-Controleur Mojosari, atau aspiran kontrolir Mojosari. Seperti dimuat dalam buku Regerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1922, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalia (1922: 219). Sebelumnya menjabat Adspirant-Controleur Surabaya (Regerings Almanak, 1921: 212). Jabatan aspiran kontrolir dapat diartikan sebagai pembantu kontrolir.

Pembukaan Sekolah Desa di Mojosari tahun 1921

(Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl)

Di tahun yang sama, jejak F. van Mourik terlihat saat peresmian pembukaan Dessaschool atau sekolah desa di Mojosari. Bersama istrinya yang bernama A. J. C. van Mourik-Maier. Pada tahun 1922 dimutasi ke Madura. Menjabat sebagai Controleur Sampang (Regerings Almanak, 1923: 215). Saat itu ia mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan.

Penugasan jabatan di era kolonial memperhatikan aspek pendidikan yang terkait dengan jenjang karir pegawainya. Pada akhir pertengahan tahun 1933, van Mourik yang masih menjabat controleur atau kontrolir mendapatkan tugas belajar ke Belanda. Sebagai pegawai pemerintah ia diberitakan mendapat cuti belajar selama dua tahun. Menempuh studinya di Indologische faculteit de Rijks-Universiteit te Leiden, Belanda tulis surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad 16 Agustus 1933 dan De Indische Courant 17 Agustus 1933.

Menjelang berakhirnya kuasa Pemerintah Hindia Belanda, Surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad 29 Mei 1941 memberitakan F. van Mourik yang diangkat sebagai anggota Provinciale Raad van Oost Java, atau anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Yang juga masih menjabat Asisten Residen Ngawi. Kemudian, pada 3 September 1941 dimutasi menjabat Asisten Residen Pasuruan (Regerings Almanak, 1942: 325). Karir tertinggi van Mourik dalam birokrasi kolonial. Hingga runtuhnya Hindia Belanda pada 8 Maret 1942.

BUNTUT PENJARAHAN KAPAL RUST EN WERK

Ilustrasi Penyerangan dan Perompakan Kapal Rust en Werk

(Sumber: Jumantara Vol. 10 No. 1 Tahun 2019: 84)

Gejolak sosial politik kerap mewarnai kisah sejarah. Gencatan senjata, perdamaian, bahkan peperangan terus terjadi. Dengan beragam penyebabnya. Di Pulau Jawa sendiri, pada tahun 1750-an, terjadi pergolakan di bumi Mataram.

Di tempat yang lain, di timur nun jauh di sana, juga sedang memanas. Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) terus berekspansi. Memanfaatkan pergolakan internal kerajaan. Menaklukkan para penguasa lokal. Kerajaan-kerajaan di daerah timur, banyak yang berjatuhan. Tunduk pada kuasa VOC melalui kontrak-kontrak politik. Tak terkecuali Kesultanan Buton.

Perompakan Kapal Rust en Werk

Melalui kontrak tahun 1613 dan 1667, penguasa Buton memberi izin kapal-kapal VOC berlabuh. Termasuk wajib melindunginya dari berbagai ancaman. Pada hari Rabu, 28 Juni 1752, kapal Rust en Werk milik VOC berlabuh di Bau-Bau.

Saat berlabuh itulah, kapal diserang dan dijarah. Menurut laporan A. Ligtvoet (1878), dalam Beschrijving en Geschiedenis van Boeton, disebutkan pelakunya adalah Frans-Fransz. Mantan juru bahasa di Bulukumba. Ia merupakan seorang residivis. Melarikan diri dari penjara di Makassar. Dipenjara karena terlibat berbagai perampokan (hlm. 74).

Frans-Fransz dan kelompoknya melarikan diri ke Kabaena. Lari dari kejaran VOC. Penguasa Buton saat itu, bernama La Karambau (memerintah tahun 1751-1752, dan 1760-1763), bergelar Sultan Himayatudin. Ia tidak memperdulikan keberadaan Frans-Fransz beserta kelompoknya. Sampai akhirnya terjadi peristiwa perampokan kapal Rust en Werk. La Karambau pun tidak membantu kapal VOC.

Lukisan La Karambau Penguasa Kesultanan Buton

(Sumber: sultrakini.com)

Bagi VOC, sikap La Karambau dianggap melanggar kontrak. Seharusnya ia membantu kapal VOC yang mendapat ancaman. Pihak Buton, membuat strategi agar tidak diserang oleh VOC. Sebagai hukuman atas peristiwa itu. La karambau pun diganti oleh para pembesar kerajaan. Tahta Buton diserahkan pada Hamim (memerintah tahun 1752-1759), bergelar Sultan Sakiudin.

Strategi Buton tidak dapat berjalan dengan baik. Sebab, hubungan dengan VOC tetap memburuk. VOC menuntut ganti rugi atas peristiwa perampokan kapal Rust en Werk. Meminta dikirim budak, emas, dan perak. Budak yang dikirim oleh Buton tidak sesuai. Sudah berusia tua dan masih anak-anak. Yang justru menjadi beban VOC.

Tidak ada kabar lagi tentang ganti rugi yang harus dibayar Buton. VOC menggapnya sebagai pelanggaran.

VOC Menyerang Buton

Dari Makassar, VOC bersiap menyerang Buton. Pada 19 Februari 1755, di bawah pimpinan Reijsweber dengan armada lautnya. Pada 23 Februari, ekspedisi militer telah sampai di Bau-Bau. Terdiri dari empat orang sersan, empat kopral, empat penabuh tambur dan peniup terompet, serta 140 serdadu.

Pasukan Reijsweber berhasil memporak-porandakan pertahanan Buton. Dari laporan Reijsweber, banyak tokoh penting Buton tewas. Seperti; kapiten laut, mentri besar, raja-raja Lawele, Tondana, dan Raja Rakina. Dari pihak VOC, seorang tewas dan 39 luka-luka, tulis A. Ligtvoet (1878: 78-79).

Rumah-rumah ditembaki dan dibakar oleh VOC. Keadaan Buton membara. Api cepat menjalar. Para penduduk berlarian menyelamatkan diri. Menurut Susanto Zuhdi (2018), dari bukunya berjudul Sejarah Buton Yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana, disebutkan situasi Buton mengenaskan. Peristiwa itu memberikan dampak yang traumatik (hlm. 181).

Masyarakat Buton mengenangnya dalam memori kolektif. Atau, dapat juga disebut social memory. Dengan ingatan yang dikenal sebagai Zaman Kaherumma Walanda. Berarti zaman huru-hara Belanda.

Hingga akhirnya, Kesultanan Buton menandatangani kontrak baru dengan VOC. Pada 8 Agustus 1756. Isinya Buton masih harus menyerahkan budak. Sebagai ganti rugi peristiwa perampokan kapal Rust en Werk. Budak yang harus diserahkan berjumlah seribu laki-laki (mansslaven). Berat memang bagi Buton. Sultan Buton masih berupaya bernegosiasi, agar kewajiban itu dapat diperlunak.

TABAH SAMPAI AKHIR

Kolase Hasil Visual ROV, Kondisi KRI Nanggala 402 di Kedalaman 830 Meter

(Sumber: nesiatimes.com)

Lima tahun lalu, tepatnya 21 April 2021, kabar buruk datang dari perairan sekitar Selat Bali. Tentu tidak ada yang berharap datangnya kabar buruk. Namun, apa mau dikata. Kabar buruk toh datang juga. Selingan di antara kabar baik. Kabar buruk datang dari KRI Nanggala 402. Kapal selam armada TNI AL. Tenggelam saat menjalankan latihan.

KRI Nanggala 402 dibuat di galangan Howaldtswerke-Deutsche Werft di Kiel, Jerman. Model U-209 laris pada masanya. Produk unggulan Jerman kala itu. Dipesan Pemerintah RI pada tahun 1979. Diserahkan bulan Oktober 1981. Setelah digunakan sekitar 8 tahun. Pada tahun 1989 dimodernisasi di Jerman. Kemudian, diperbarui lagi pada tahun 2012 di Korea Selatan.

Menjadi awak kapal selam tidak mudah. Mereka harus menyesuaikan diri. Dengan segala keterbatasan di dalam kapal. Resiko sebagai awak kapal selam cukup berat. Seperti yang disampaikan mantan awak kapal selam. Generasi awak kapal selam TNI AL masa perebutan Irian Barat. Pada tahun 1960-an, pemerintah membeli kapal selam dari Uni Soviet. Sebagai persiapan memperebutkan Irian Barat dari tangan Belanda. Kapal selam itu juga diberi nama KRI Nanggala.

Dikatakan oleh Agoes Soebroto (2009), “Pengalaman Hidup di Kapal Selam” dalam buku berjudul Dan Toch Maar Apa Boleh Buat, Maju Terus! bahwa awak kapal selam tidak boleh banyak bergerak dan tidak banyak bicara. Kedua kegiatan itu mengkonsumsi banyak oksigen. Yang jumlahnya sangat terbatas. Di dalam kapal yang udaranya pengab dan panas. Karenanya, awak kapal selam dituntut bersabar (hlm. 282). Tentu, kapal selam era tahun 1960-an berbeda dengan KRI Nanggala 402. Yang sudah mengalami moderasi. Namun, tetap saja bahaya mengintai dari dalam.

Agoes Soebroto mantan komandan kapal selam KRI Nagarangsang. Pada tahun 1959, Ia dikirim ke Vladivostok, Uni Soviet. Saat itu berpangkat kapten. Untuk menjalani pendidikan dan pelatihan. Bersama tiga perwira TNI AL. Empat perwira yang dikirim pemerintah, berasal dari sekolah militer yang berbeda. Tiga orang lulusan Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), di Den Helder, Belanda. Satu orang lulusan Institut Angkatan Laut (IAL), di Surabaya, Indonesia.

Lulusan KIM yakni A. T. Wignyoprajitno, Teddy Asikin, dan Agoes Soebroto. Lulusan IAL adalah Mardiono. Pada tahun 1950-an, banyak calon perwira TNI AL yang sekolah di KIM. Tradisi pendidikan AL Belanda banyak berpengaruh pada diri mereka. Seperti soal kedisiplinan. Ditanamkan melalui doktrin pada moto KIM. Kennis Is Macht, Karakter Is Meer, berarti ilmu pengetahuan adalah kekuasaan tetapi karakter lebih berarti.

Tradisi dalam kesatuan pun berbeda-beda. Dengan mengutamakan karakter. Baik yang dimiliki tiap-tiap kesatuan di lingkungan TNI AL. Maupun TNI AL sendiri sebagai lembaga induknya. Dengan karakter pasukan menjadi tangguh. Apalagi awak kapal selam. Bertugas di kapal selam itu ibarat setengah menuju kematian. Bayangkan, jika muncul ke permukaan terlihat musuh. Jika terlalu dalam menyelam akan tenggelam. Inilah yang menjadi pilihan sulit.

Untuk itu menanamkan sikap karakter sangat dibutuhkan. Awak kapal selam harus berani, ulet, tenang, sabar, dan teguh. Karenanya, kapal selam mempunyai semboyan:

“Tabah Sampai Akhir”

Orang tabah tidak akan takut … karenanya ia berani.

Orang tabah tidak akan menyerah … karenanya ia ulet.

Orang tabah tidak akan terburu-buru … karenanya ia sabar.

Orang tabah tidak akan hilang akal … karenanya ia tenang.

Orang tabah tidak akan mundur … karenanya ia teguh.

Tabah juga tidak cukup pada awal saja, karena ia harus tabah sampai akhir.

Silent and Severe Service, atau tugas sunyi dan berat, tulis Agoes Soebroto (2009: 285). Pilihan sulit menyelimuti awak kapal selam. Seperti tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Namun, menjadi prajurit bertugas di kapal selam, adalah pengabdian. Yang sunyi dari pujian, tetapi dekat dengan kematian.

KRI Nanggala Buatan Soviet Kelas Whiskey Tahun 1960-an

(Sumber: Carlo Belderbos, Promotie 1951 Vijftig Jaar Later (2001: 33)

MEREKRUT SERDADU KNIL

Pamflet Rekrutmen Calon Serdadu KNIL Tahun 1938

(Sumber: indischeharderwijkers.nl)

Tentara bayaran sudah ada sejak dulu. Termasuk tentara tidak profesional sudah ada sejak lama.

Kalau zaman awal republik, siapa yang berani berperang, ia dapat masuk tentara. Tak peduli latar belakang pendidikannya. Tak peduli fisiknya seperti apa. Bahkan, tak lagi diperlukan apa profesi, kepribadian, dan ideologinya. Apakah ia orang baik-baik, atau justru seorang bandit.

Kebutuhan personel membuat pilihan serba sulit. Termasuk bagi pemerintah kolonial. Sejak awal abad ke-19, pemerintah membutuhkan tentara yang bersifat permanen. Apalagi, Perang Jawa (1825-1830) membuat goyah pemerintah. Karena itu, pada 4 Desember 1830 dibentuk tentara kolonial. Melalui Algemeene Orders voor het Nederlandsch-Oost-Indische Leger, yang dikeluarkan oleh Johannes van den Bosch. Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1830-1833), sekaligus pencetus Cultuur Stelsel.

Dikutip dari situs Historia, Tentara Kolonial dalam Pusaran Masa, bahwa hasil riset sejarah terbaru, karya Willem L. Plink menunjukkan hasil berbeda. Ia meyakini tentara kolonial sudah ada sejak 14 September 1814.

Serdadu Eropa

Personel militer pemerintah kolonial berasal dari beragam bangsa. Rekrutmen personel dilakukan diberbagai tempat. Di Belanda, Elmina (Afrika), dan Hindia-Belanda. Ada korps bangsa Eropa, korps Belanda Hitam (tentara dari Afrika), dan korps Pribumi.

Hardewijk Tempat Rekrutmen Serdadu Eropa di Belanda

(Sumber: indischeharderwijkers.nl)

Rekrutmen serdadu Eropa dilakukan di Hardewijk, Belanda. Menurut Ineke van Kessel (2011), dalam bukunya berjudul Serdadu Afrika di Hindia Belanda 1831-1945, penunjukan Hardewijk sebagai Koloniaal Werfdepot, atau depot perekrutan kolonial sejak tahun 1814. Menempati gedung bekas percetakan mata uang. Yang diubah menjadi tangsi “Depot Batalion Pasukan di Koloni No. 33” (hlm. 23).

Orang-orang Eropa umumnya dikontrak selama enam tahun. Untuk ditempatkan di Hindia-Belanda. Saat pendidikan di Belanda, tentara kolonial berada di bawah Kementerian Urusan Perang. Namun, saat sudah dikirim ke Hindia-Belanda, tentara kolonial berada di bawah Kementerian Daerah Jajahan, tulis Ineke van Kessel (2011: 23).

Untuk menarik minat calon serdadu, pemerintah membuat iklan. Dengan menjanjikan berbagai tunjangan. Iming-iming gaji besar membuat banyak orang tertarik. Agar mereka segera mencari Koloniaal Werfdepot. Segera Hardewijk dipenuhi calon serdadu Eropa.

Buku tulisan Reggie Baay (2017), berjudul Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda, dikatakan para calon serdadu tidak hanya dari Belanda saja. Tetapi, ada yang berasal dari Jerman, Swiss, Perancis, Austria, Polandia, dan Denmark (hlm. 97).

Dalam rekrutmen calon serdadu, pemerintah memanfaatkan jasa wervers. Semacam makelar. Yang mencari orang-orang yang mau mendaftarkan diri sebagai calon serdadu. Semakin banyak orang yang ia dapatkan, makin tebal komisinya. Siapapun ia setorkan. Tidak perduli latar belakang orang itu. Pemabuk atau orang tidak layak lainnya. Karena itu tentara kolonial memiliki kualitas buruk.

Kebanyakan dari mereka yang mendaftar sebagai serdadu hanyalah pelarian. Tergiur uang muka dan gaji. Ketika berkecamuk Perang Aceh, pemerintah kolonial membutuhkan serdadu yang banyak. Pada tahun 1873, uang muka dinaikkan menjadi f 100 gulden. Untuk jangka waktu kontrak hanya dua tahun. Itu akan terus meningkat hingga f 300 gulden. Hampir setara dengan gaji mereka selama satu tahun. Ini merupakan bentuk keputusasaan pemerintah kolonial mencari calon serdadu, tulis Reggie Baay (2017: 97).

Serdadu KNIL Selesai Berlatih di Mojokerto tahun 1928

(Sumber: wereldmuseum.nl)

Di Ambang Perang: COVIM Mojokerto Pada Akhir Kuasa Hindia Belanda

Kegiatan COVIM Mojokerto Belajar Menjahit dan Memperbaiki Pakaian tahun 1941

(Sumber: https://www.niod.nl)

Awal hingga medio abad ke-20, banyak terjadi peristiwa besar yang kemudian mengubah banyak hal. Mulai dari krisis ekonomi, wabah mematikan, bahkan perang.

Salah satu perang yang cukup fenomenal dalam sejarah ialah Perang Dunia II. Mulanya perang ini terjadi di Eropa. Kemudian menyulut perang di belahan dunia lainnya. Di kawasan Asia Pasifik terkenal dengan ekspansi Jepang. Sering disebut juga Perang Asia Pasifik, atau Perang Dunia II di front Asia.

Ketika perang berkecamuk di Eropa, Pemerintah Hindia Belanda berupaya menyokong Belanda yang diinvasi Jerman. Tidak hanya menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara. Namun dukungan berupa dana perang.

Sumbangan Dana Perang Bulan Juni 1940

(Sumber: Soerabaijasch Handelsblad 13 Juli 1940)

Termasuk membangun kewaspadaan jikalau perang terjadi di Hindia Belanda. Untuk itu pada sekitar bulan September 1939 dibentuk Comité voor Vrouwenarbeid in Mobilisatietijd (COVIM). Secara umum dapat diartikan sebagai komite untuk mobilisasi kaum perempuan.

Informasi tentang COVIM di Mojokerto dimuat dalam surat kabar Soerabaiasch Handelsblad 12 Juni 1940. Diberitakan komite pusat dari COVIM Mojokerto baru saja dibentuk. Sebelumnya telah dilakukan pendaftaran perempuan di Mojokerto. Organisasi ini di bawah pimpinan Nyonya Van Werkum, istri Asisten Residen Mojokerto.

Dalam buku tulisan Fendy Suhartanto berjudul Mojokerto 1838-1942 Penataan Wilayah Kabupaten di Bawah Kuasa Pemerintah Hindia Belanda, saat itu yang menjabat sebagai Asisten Residen Mojokerto ialah Mr. H. D. van Werkum. Sekaligus merangkap jabatan sebagai Walikota Mojokerto. Mulai menjabat asisten residen dan walikota sejak tahun 1940. Bahkan pada awal tahun 1942 masih menjabat. Beberapa bulan sebelum kedatangan Jepang di Jawa (2025: 220).

Pemberitaan Dibentuknya COVIM Mojokerto tahun 1940

(Sumber: Soerabaiasch Handelsblad 12 Juni 1940)

Dalam suatu pertemuan COVIM Mojokerto, Nyonya Van Werkum mengatakan perlunya mempertahankan tanah air. Akibat perang di negeri Belanda, ratu harus melarikan diri ke Inggris. Walaupun mengalami masa-masa sulit, kita tidak boleh kehilangan semangat. Sebisa mungkin membantu tentara yang sedang berperang. Nyonya Van Werkum juga mengatakan untungnya situasi di Pasifik tetap aman dan tidak ada kekhawatiran, tulis Soerabaiasch Handelsblad 12 Juni 1940.

Setahun berikutnya, apa yang disampaikan Nyonya Van Werkum tidak sejalan kenyataan. Ketika 7 Desember 1941 Jepang membombardir pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii. Perang Asia Pasifik telah dimulai. Keadaan di Hindia Belanda mulai nampak gelisah. Jepang dalam waktu dekat pasti akan menyerang Hindia Belanda.

Untuk mempersiapkan mobilisasi kaum perempuan, COVIM Mojokerto melaksanakan berbagai kegiatan. Seperti dimuat dalam surat kabar De Indische Courant 26 April 1941. Antara lain mempelajari tentang Lucht Bescherming Dienst (LBD) atau semacam pertahanan sipil serangan udara, kebiasaan hidup sehat, mengenal kota dan transportasi perkotaan, penitipan dan perawatan anak, serta Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO) atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Pelajaran tersebut disampaikan dalam Bahasa Melayu, terutama untuk penduduk pribumi dan Cina.

Berbagai macam kursus dan pelatihan tersebut, untuk mempersiapkan kaum perempuan dalam menghadapi perang.

Pada pertengahan Januari 1942, surat kabar De Indische Courant 19 Januari 1942 memberitakan para pengungsi telah berdatangan di Mojokerto. Pengurus COVIM Mojokerto memerintahkan kepada para anggota dengan sukarela untuk membantu para pengungsi.

COVIM Mojokerto mendapat tugas mengumpulkan berbagai perbekalan. Mulai dari handuk, baskom cuci, mentega kaleng, sabun, dan lain-lain. Perbekalan diserahkan ke Societeit Concordia Mojokerto, tulis surat kabar Soerabaijasch Handelsblad 3 Februari 1942.

Sebulan kemudian, tepatnya pada 8 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Melalui suatu upacara penyerahan di Kalijati, Subang, Jawa Barat.

PERAYAAN PERGANTIAN TAHUN DI MOJOKERTO ERA HINDIA BELANDA

Agenda Kebaktian Malam Tahun Baru Gereja Protestan di Mojokerto tahun 1939

(Sumber: De Locomotief 29 Desember 1939)

Momen pergantian tahun baru pada kalender Gregorian dirayakan di hampir penjuru dunia. Menjadi standar penghitungan hari internasional. Kalender ini mulai diresmikan sekitar tahun 1582. Mengkoreksi kalender Julian yang sudah diterapkan sejak 46 Sebelum Masehi.

Walaupun sudah dilakukan perbaikan, bukan berarti kalender Gregorian sempurna. Mengutip informasi dari nationalgeographic.grid.id, sistem kalender ini masih meleset 26 detik. Dalam perhitungan astronomi modern, akan ada hari kosong tanpa kalender pada tahun 4909. Kira-kira 2884 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apakah di masa itu masih ada perayaan tahun baru. Atau justru bumi sudah hilang tanpa bekas di alam semesta.

Namun ini bukan soal masa depan, tetapi masa lalu. Tentang perayaan tahun baru di era Hindia Belanda. Dalam sumber kolonial sering disebut oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. Secara sederhana oudejaarsavond dapat diartikan malam tahun baru, sedangkan nieuwjaarsdag ialah hari di tahun baru.

Sebagian penduduk di Mojokerto pada era Pemerintah Hindia Belanda turut merayakan tahun baru. Perayaan tahun baru merupakan bagian dari rangkaian perayaan Natal. Seperti diberitakan surat kabar De Indische Courant 24 Desember 1935 dan Soerabaiasch Handelsblad 24 Desember 1935, di mana akan diadakan kebaktian pada malam tahun baru. Terutama para penganut Protestan di Mojokerto.

Gereja Katolik di Mojokerto tahun 1925

(Sumber: Sint Vincentius a Paulo, Mei 1925)

Surat kabar tersebut juga mengabarkan umat Katolik merayakan Natal dengan berbagai kegiatan. Rencananya pada 25 Desember 1935 pagi akan diadakan kebaktian oleh para biarawati di Kapel yang berada di Willemstraat. Willemstraat merupakan nama jalan di era Hindia Belanda (saat ini menjadi Jalan Pemuda di Kota Mojokerto). Tahun sebelumnya, pada malam tahun baru 31 Desember 1934, akan diadakan ibadah dan khotbah, tulis surat kabar Soerabaiasch Handelsblad 18 Desember 1934.

Dalam buku berjudul Mojokerto 1838-1942 Penataan Wilayah Kabupaten di Bawah Kuasa Pemerintah Hindia Belanda tulisan Fendy Suhartanto, menyebutkan dalam suatu laporan tahun 1920-an umat Katolik di Mojokerto jumlahnya tidak banyak. Mereka berada di bawah naungan Roomsch Katholiek (RK). Selain itu terdapat juga jemaat atau congregatie Maria di Mojokerto, yang pada tahun 1935 di bawah pimpinan Pastor C. Schoenmakers (2025: 348 dan 360).

Pastor C. Schoenmakers Berdiri di Belakang bersama Congregatie Maria di Mojokerto tahun 1935

(Sumber: David de Queljoe, 1935: 40)

Informasi dari surat pembaca yang dikirim ke surat kabar De Indische Courant 18 Januari 1936, mengatakan malam tahun baru di Mojokerto selalu sangat menyenangkan. Begadang bersama banyak orang saat merayakannya.